Latest Post

Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan

FUNGSI BP UPK
1. Fungsi Pengawasan
  1. Sebagai Lembaga Pengawas UPK dan Kelompok, melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab UPK.
  2. BP-UPK dibentuk dan memperoleh mandat dan kewenangan dalam bidang pengawasan dari BKAD yang meliputi :
  • Melaksanakan audit keuangan.
  • Melaksanakan audit operasional.
  • Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
2. Fungsi Pemeriksaan

1.      Sebagai Auditor, untuk menguji dan memastikan kelayakan transaksi, administrasi dan pelaporan bulanan.
2.      Sebagai Advisor, untuk memberikan saran dan masukan serta pertimbangan.
3.      Sebagai Investigator, untuk menemukan kecurangan, menguji kelayakan usaha.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PENGAWAS UPK

  1. Melakukan pemeriksaan  dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan  administrasi dan pelaporan UPK.
  2. Melakukan pengawasan  terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM.
  3. Melakukan pengawasan  ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran.
  4. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK.
  5. Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.
  6. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk  MAD dalam pelaksanaan PNPM.
  7. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Pengurus UPK.
  8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya  kepada forum MAD.

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
1.      Pengelolaan Pinjaman
Melakukan penilaian sistem/ aturan perguliran, kondisi permodalan dan hasil (performance) pengelolaan pinjaman.
2.      Pengelolaan Keuangan
Melakukan penilaian keuangan yang mencakup proses perencananan, pelaporan dan hasil (performance) pengelolaan.
3.      Kelembagaan
Melakukan penilaian apakah kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya mempunyai sistem/ aturan  yang memadai.

Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.
Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah :

a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan
b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir
e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya
g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program
h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuha. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan
j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggungaan Dan (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) ynag dibuat oleh desa dalam setiap tahapan ptoses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan
k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir
m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat
o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihhan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

BKAD PNPM Mandiri perdesaan

BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.

BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006.

Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat.

BKAD juga mempunyai potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitemen dalam Pedum PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun/jurong, nagari dsb. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam CDD pada tahapan sekarang sudah mulai memadukan penguatan modal sosial dan menumbuhkan solidaritas sosial. Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial akan menggerakkan peningkatan kegiatan kerja sama, akses dan jaringan sosial, menggerakkan fungsi produksi dan reproduksi sosial dan sebaginya. Pada konteks inilah maka menumbuhkan kembali semangat budaya lokal menjadi tugas strategis BKAD.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan partisipatif, BKAD juga memerankan diri sebagai komponen penting unsur masyarakat yang terlibat dalam pembahasan perencanaan di forum SKPD.

Beberapa fungsi yang dijalankan oleh lembaga  seperti Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan,Tim Monitoring, Tim Pemelihara, adalah fungsi-fungsi yang berjalan dengan relatif baik selama ada program. Pemikiran untuk menjaga keberlanjutan fungsi didasarkan pada dua peluang. Peluang pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua berasal dari potensi kerja sama program. Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi di antaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk mengidentifikasi lembaga lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan program.

Dalam pengertian inilah maka fungsi-fungsi TPU, TPK, TM, TP, akan dikuatkan secara kelembagaan baik secara fungsi maupun legitimasi dalam kerangka lembaga kemasyarakatan desa. Secara fungsi keberadaan lembaga-lembaga ini dapat tetap bersifat sementara, justru untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sesuai kebutuhan, tetapi secara legitimasi melekat ke dalam lembaga permanen yang ada.

Kegiatan Fisik PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

Musyawarah Pertanggungjawaban PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

Pelaksanaan Kegiatan Fisik PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

Serah Terima Dana Bergulir SPP PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

MAD Penetapan Usulan PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

MAD Prioritas Usulan PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

Musyawarah Desa Perencanaan PNPM MPd 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

Musyawarah Desa Sosialisasi PNPM MPd Purwoasri 2013

Klik gambar untuk membesarkan gambar

MAD Sosialisasi PNPM MPd Purwoasri 2013


 
Support : Creating Website | Milanirfan Template | Mas paPANK
Copyright © 2013. PNPM MPd Purwoasri Kediri - All Rights Reserved
Template Created by paPANK
Proudly powered by Blogger